MADUKARA - Menindaklanjuti Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dispermades PPKB) Kabupaten Banjarnegara Nomor 412.2/317/DISPERMADES-PPKB/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Rilis aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) versi 2.0.2 sebagai tindak lanjut atas surat dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Dirjen PMD) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 412.2/5942/BPD tanggal 28 Agustus 2019. Camat Madukara PURWANTO, SE. M.Si. mewajibkan seluruh administrasi keuangan desa terutama pencairan anggaran belanja harus menggunakan aplikasi Siskeudes versi 2.0.2 online.

Secara rinci isi surat Camat Madukara sebagaimana tersebut diatas antara lain :

1. Aplikasi Siskeudes versi 2.0.2 merupakan aplikasi resmi pemerintah yang merupakan alat bantu berbasis sistem informasi yang bertujuan untuk memudahkan Pemerintah Desa dalam penatausahaan keuangan desa;
2. Dalam aplikasi Siskeudes 2.0.2 telah dilakukan perbaika dan penambahan menu serta fitur untuk mengakomodasi interkoneksi Aplikasi Siskeudes 2.0 dengan Aplikasi online monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN), sehingga penyampaian laporan penyerapan dan capaian output DD dapat dilakukan secara efektif;
3. Siskeudes versi 2.0.2 (terbaru) sudah terupdate dalam siskeudes online Kabupaten Banjarnegara, mestinya Printed By Siskeudes akan dirubah menjadi Printed By Siskeudes Online untuk itu semua desa wajib menggunakan Aplikasi Keuangan Desa dengan sistem online;
4. Dalam pengajuan SPP ke Bank PD. BPR-BKK Mandiraja tidak melayani lagi sistem siskeudes offline;
5. Berkaitan dengan hal tersebut diminta kepada saudara (Kepala Desa) untuk menginformasikan dan memfasilitasi percepatan penyampaian Aplikasi Siskeudes versi 2.0.2 Online;

Sampai dengan artikel berita ini ditulis, para operator siskeudes desa berlomba login ke Portal Server Siskeudes Online Kabupaten Banjarnegara untuk menginput (entry) data APBDes Perubahan Tahun 2019 yang belum terinput pada siskeudes online. Dari 18 Desa se Kecamatan Madukara, menurut data dari Pendamping Desa mas IFUL, baru 9 (sembilan) Desa yang sudah posting, sisanya sedang dalam proses lembur.

Selanjutnya Pendamping Desa menghimbau bagi desa yang telah melaksanakan posting anggaran perubahan, agar segera meng-entry penatausahaan keuangan desa. Hal tersebut sebagaimana pada point 4 surat Camat Madukara diatas, agar dapat menerbitkan SPP guna pencairan anggaran kegiatan belanja DD dan ADD Tahap II, dan segera mengajukan Permohonan Pencairan Tahap III.