Jakarta –Maraknya pemberhentian perangkat desa secara sepihak setelah proses pilkades menjadi  topik utama dalam audensi  PPDI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hari ini, Jum’at (10/01/2020). Hampir 250-an pengurus PPDI  yang datang dari penjuru Pulau Jawa, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, memenuhi ruang pertemuan Gedung C Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri , Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Rombongan yang terdiri dari pengurus kabupaten dan pengurus propinsi yang dipimpin langsung oleh Mujito, S.H, Ketua Umum PPDI Pusat dan Sarjoko, S.H, selaku Sekretaris Jendral menyampaikan keluh kesah yang menimpa perangkat desa setelah usainya pemilihan kepala desa dibeberapa tempat. “ PPDI selaku rumah bagi perangkat desa di Negara kita, merasa sangat-sangat prihatin dengan pemecatan terhadap rekan-rekan kami, baik itu dipulau Jawa maupun diluar

SERED-BANJARNEGARA.DESA.ID - Dilansir dari laman Puskominfo PPDI Jakarta – Salah satu dasar dari tertib administrasi kepegawaian dari perangkat desa adalah penerbitan nomor induk bagi perangkat desa itu sendiri. Hal inilah yang menjadi salah satu topik bahasan manakala PP PPDI berkunjung ke Dirjen Bina Pemerintah Desa, Kamis (12/09/2019). Sejumlah PP PPDI yang langsung dipimpin Ketua Umum Mujito, S.H diterima  Direktur Penataan dan Adminitrasi Desa Drs. Aferi Syamsidar, M.Si, menyampaikan bahwa penerbitan nomor induk perangkat desa (NIPD) ini merupakan salah satu usulan yang muncul pada saat Musyawarah Nasional PPDI di Magelang bulan Juli 2019. Baca juga : Ketum PPDI Dorong Terbitnya NIPD Secara Nasional “ Terkait dengan nomor induk ini Kemendagri sedang mempersiapkan rancangan pedomannya, dengan penyebutannya masing-masing, semisal NIPD atau NRPD,” ujar beliau. “

Jakarta – Salah satu upaya yang diperjuangkan PPDI setelah penghasilan tetap dialokasikan dari APBN adalah mendapatkan nomor registrasi dari Pemerintah sebagaimana halnya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP). Di beberapa Kabupaten telah melaksanakan atau sudah merencanakan untuk pemberian Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) diantaranya Kabupaten Lebak Banten, Kabupaten Cirebon dan Tasikmalaya Jawa Barat, Kabupaten Asahan Sumatera Utara. Bagi perangkat desa sendiri pemberian NIPD ini merupakan satu kemajuan yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman pada profesi sebagai abdi masyarakat. “ Melihat banyaknya kasus pemecatan perangkat desa yang sewenang-wenang mendasari kenapa PPDI secara organisasi mendorong Pemerintah untuk segera menerbitkan NIPD,” ujar Sarjoko, SH Sekjen PPDI dalam satu kesempatan. “ Dengan banyak kejadian ketika selesai proses

Dilansir dari laman  Puskominfo PPDI Jakarta (22/08/2019) – Menindak lanjuti hasil Mukernas PPDI di Magelang pada bulan Juli (13/07/2019) yang lalu, Ketum PPDI Mujito, S.H berencana untuk menghadap Dirtjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri pada Rabu (28/08/2019), mendatang. Ada beberapa bahasan yang hendak disampaikan oleh Mujito dalam kapasitas sebagai Ketua Umum PPDI, terutama hal-hal yang terkait dengan apa yang hendak disampaikan oleh Mujito dalam kapasitas sebagai Ketua Umum PPDI, terutama hal-hal yang terkait dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi dalam Pidato Kenegaraan pada Jum’at (16/08/2019) menjelang peringatan Hari kemerdekaan di Gedung DPR. “ Terkait dengan penghasilan tetap yang disampaikan Presiden kami menyambut positip terutama pengalokasiannya yang bersumber dari APBN,” ujar Mujito. “ Mengingat banyak kabupaten yang

JAKARTA – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) akan menggelar silaturahmi Akbar Jilid II. Kegiatan itu akan dilaksanakan pada 14 Januari 2019. Kesepakatan silaturahmi Akbar Jilid II ini setelah PP PPDI melakukan pertemuan Pada Sabtu (8/12/2018) bertempat Rumah Makan Adem Ayem Solo Jawa tengah. Pada pertemuan tersebut telah dilaksanakan Rapat Kerja Nasional ( RAKERNAS ) Persatuan Perangkat Desa Indonesia ( PPDI ) yang dihadiri Pengurus PP PPDI ( Ketua Umum, Skretaris Jenderal dan Bendahara Umum pengurus pusat, Ketua dan pengurus PPDI kabupaten Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Bengkulu ). Agenda RAKERNAS PPDI Tahun 2018 adalah membahas hasil amanat Rapimnas PPDI di Blora untuk pengawalan lobi dengan Kementerian Dalam Negeri ) . Bahwa PP.PPDI telah melakukan pengawalan SILTAP setara PNS II a dengan melobi kekemnerian dalam negeri didapatkan kesimpulan bahwa Kementrian dalam