Dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 Warga masyarakat Desa Sered dapat memanfaatkan === Layanan SURAT ONLINE Desa === Surat dapat dibuat secara mandiri di rumah menggunakan laptop atau smartphone/android masing-masing. -- selengkapnya... Seluruh konten tentang COVID-19 akan ditutup di Website ini setelah Presiden RI menyatakan bahwa Pandemi Corona Virus Desease 19 di NKRI berakhir. Data Statistik terkait COVID-19 di Indonesia, Provinsi, Kabupaten dan Desa ditampilkan otomatis UpToDate dari sumber resminya. Mohon maaf setelah Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 H / 24 Mei 2020, Widget Jadwal Waktu Imsyak dan Buka Puasa kami non aktifkan.

Artikel

Kemendagri Surati Bupati/Walikota, NIPD Bakal Segera Terwujud Tahun Ini

05 Februari 2020 13:16:15  Parso  1.094 Kali Dibaca  Berita Nasional

SeredNews - Respon positif Kementerian Dalam Negeri terkait maraknya pemberhentian perangkat desa secara sepihak tanpa melalui prosedur yang berlaku di beberapa wilayah seperti  pulau jawa, sumatera, lampung dan sebagainya sebagaimana disampaikan Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PP-PPDI) pada Jumat (10/1) lalu mendapat respon cepat oleh Kemendagri.

 

Kementerian Dalam Negeri telah berkirim surat kepada Bupati/Walikota se-Indonesia tentang Pengelolaan Data Kepala Desa, Perangkat Desa dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa dengan Nomor 141/978/SJ tertanggal 3 Pebruari 2020.

 

Sebagaimana dijelaskan pada point  2 dan point 3 surat Kemendagri tersebut bahwa Pemerintah Desa merupakan lembaga pemerintah, dalam kedudukannya yang setrategis sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 5 ayat (3) bahwa masa kerja Perangkat Desa sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terus-menerus untuk mendorong terwujudnya Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai birokrat profesional.

 

Baca juga : Perjuangkan Nasib Perangkat Desa Yang Dipecat, PPDI Siap Datangi Kemendagri 15 Hari Kedepan

 

Sebagai langkah awal delam meningkatkan pembinaan dan pengawasan Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa adalah melaksanakan pendataan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta jadwal Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan dilanjutkan dengan fasilitasi program pemberian Nomor Induk Kepala Desa dan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD).

 

Baca juga : Kemendagri Siapkan Aturan NIPD Bagi Perangkat Desa

 

Pada point 4 surat Kemendagri tersebut, meminta kepada Bupati/Walikota untuk melakukan pendataan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan menyampaikannya kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Dirjen Bina Pemerintahan Desa dalam bentuk hard copy dan soft copy paling lambat pada tanggal 30 Juni 2020.

 

Itu berarti dalam waktu dekat ini Pemerintah Desa bakal dimintai data Kepala Desa dan Perangkat Desa oleh Pemerintah kecamatan atau Kabupaten untuk pembuatan Nomor Induk Perangkat Desa oleh Kemendagri.

Parso (Admin)
13 Februari 2020 02:16:18
Sdr Deka Susnita | deka.susnita@gmail.com - Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa, Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (PD) dibuka untuk umum bagi WNI yang berdomisili di Desa di Wilayah NKRI. Sehingga warga indonesia yang tinggal di Desa (bukan kota/kelurahan) berhak ikut berpartisipasi. masalah ada Pemerintah Desa yang hanya mewajibkan warga desanya saja yang mendaftar itu kemungkinan diatur dengan Perda/Perbup.
Deka susnita
12 Februari 2020 12:12:10
Kenapa PD tidak buka tes secara umum seperti CPNS, ? Krn PD yg telah ditunjuk msh banyak yg blm menguasai IT, jd kalau di buka tes secara umum akan tetapi warga desa tersebut lah yg boleh mendaftar, akan lebih mudah dlm memilih anggota PD yang pintar dan handal.
Wiwin Aryanto
05 Februari 2020 23:05:41
Ikut gabung
Idrus Saputra
05 Februari 2020 22:31:32
Ini justru sebuah kemunduran, kalau gini lebih baik jadi kepala urusan karena jabatannya seumur hidup sampe mati, sementara kepala desa hanya 6 tahun. Harus di inggat kepala desa itu jabatan politik, namun hal yang tak bisa di tawar tawar kepala desa, tugas memimpin dan membangun desanya agar maju. Kalo niatnya hanya cari duit pastinya Sel telah menanti dan itu sudah banyak bukti..jadi beri kewenagan pada kepala desa untuk mengatur PD bukan justru PD seumur hidup..
Supratman
05 Februari 2020 22:03:21
Kewenangan Kades dlm pengankatan & pemberhentian Perangkat Desa (PD) bersifat SEMU & bhkan palsu. Pasal yg mengaturnya abstrak ... Pengankatan PD melalui ujian tdk serta merta trpilihnya PD yg mampu menjawab kebutuhan & problematika desa. Knp Kades terpilih ada yg memberhentikan tmp melalui prosedur, tak lain & tak bukan krn kebanyakan tak ngerti tugas, fungsi & kewenganganya. Kades yg masa jabatanya hny 6 thn sangat berlepentingan agar visi & misi nya bisa sgr terwujud & ini diperlukan PD yg capabel berintegritas. Kalo ada yg cukup mumpuni bisa dihitung dgn jari. Maka tak salah bila Prof. Hanif mengatskan kerja PD hny penarik Pajak, buat Suket & mrnjalankan tugas pemerintah. Ditambah lagi PD tak jarang berperan sbg Wacthdog kadess pada hal fungsi utamanya adalah sbg pembatu Kades.
Adien
05 Februari 2020 16:22:51
Kabupaten Tasikmalaya sudah (y) Ayo Perangkat Desa Kompak
Irwan
05 Februari 2020 16:06:28
Sangat setuju dgn program NIPD, agar pemilihan kades kedepanx tdk LG ada unsur pemecatan sepihak oleh kades yg terpilih, SPT kejadian yg baru terjadi di desa kami
Obed
05 Februari 2020 15:27:38
karna kepentingan dengan seenaknya perangkat desa di berhentikan.
M. Sidan
05 Februari 2020 14:32:10
Kenapa BPD tidak sedikitpun di bicarakan di pusat, pada hal tugas dan foksi BPD di Desa sangatlah berat. Mohon kepada pihak Kemendagri untuk memfasilitasi BPD seperti perangkat desa....
LUKAS M JAW
05 Februari 2020 13:48:59
Apakah pendataan kepala desa dan perangkat desa yang lanjutkan dgn pendataan no insuk perangkat desa berhubungan dgn masa tua para kades dan perangkat desa..kalau seandainya hal itu terjadi betapa berbahagianya kepala desa dan perangkat deda

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
Isi Pesan
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 


Sinergitas Program

 

Aparatur Desa

Back Next

 

Layanan Mandiri

    Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

 

Wilayah Desa

 

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa

Foto : Kantor Desa Sered


Alamat

:

Jl. Ponpes As'adiyah Km.1

Desa

:

Sered

Kd.Wilayah

:

33.04.08.2010

Koordinat

:

109.71045 BT | -7.369789 LS

Kecamatan

:

Madukara

Kabupaten

:

Banjarnegara

Kodepos

:

53482

Telepon

:

085700157725

Email

:

pemdessered@gmail.com

SID Desa - Jateng

 

Puskominfo PPDI

 

Galeri Video

 

Link Referensi

 

Statistik Penduduk

 

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Facebook Twitter Google Plus YouTube Instagram WhatsApp

 

Statistik Pengunjung

  • Online:3 user
    Hari ini:1,017 kali (org)
    Kemarin:1,474 kali (org)
    Total Pengunjung:136,822 kali (org)
    Sistem Operasi:Unknown
    IP Address:34.204.168.209
    Browser:Unknown

 

Sered-News Android