Manunggaling Swara Tumataning Praja

Pemerintah Desa Sered

Desa Sered

Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara
Provinsi Jawa Tengah
Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara
Provinsi Jawa Tengah

Jl. Ponpes As-adiyah Km1   085292328254   53482  
pemdessered@gmail.com    https://sered-banjarnegara.desa.id

Manunggaling Swara Tumataning Praja
auto auto auto auto auto auto auto auto auto auto
  Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.     Silahkan tinggalkan pesan/komentar pada bagian bawah artikel yang kami sajikan.     Terimakasih atas kunjungan anda.  
Arsip Artikel Peta Desa Status IDM Status SDGs Lapak Desa Pembangunan Pengaduan        
  • YUANITA DYAH RATNAWATI

    Kepala Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • YUGO BUDI SAPUTRO, S.SOS.I

    Sekretaris Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • PARSO

    Kaur Keuangan

    Belum Rekam Kehadiran
  • MISTAM

    Kaur Perencanaan

    Belum Rekam Kehadiran
  • ARIF BUDIAWAN

    Kaur TU & Umum

    Belum Rekam Kehadiran
  • ALIMAN

    Kasi Pemerintahan

    Belum Rekam Kehadiran
  • GIONO

    Kasi Kesejahteraan

    Belum Rekam Kehadiran
  • JAMAN

    Kasi Pelayanan

    Belum Rekam Kehadiran
  • SUYITNO

    Kepala Dusun I

    Belum Rekam Kehadiran
  • SYARIF HIDAYATULOH

    Kepala Dusun II

    Hadir di Kantor Desa

Scan LinkBrowser



Scan APK

 

Kemendagri Wacanakan Sekolah Khusus Perangkat Desa Seperti STPDN

02 Ags 2020 23:11:23 4.562 Kali

SeredNews - Persatuan Perangkat Desa Indonesia yang dipimpin oleh Ketua umum PPDI MUDJITO dan Sekretaris Jenderal PPDI Pusat  Sardjoko, SH melakukan Audensi dengan Kementerian Dalam Negeri  di Gedung kemendagri Jalan Merdeka Utara Jakarta Pusat tanggal 30 juli tahun 2020.

Dalam pertemuan ini PPDI Pusat didampingi oleh beberapa perwakilan PPDI Provinsi Jawa Barat, jawa Tengah, Jawa Timur, DIY Yogyakarta, Banten dan Sumatera. Seluruh permohonan dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Kemendagri Muhammad Khudori yang akan disikapi dan dijawab secara tertulis pula oleh Kemendagri.

Adapun permohonan yang disampaikan diantaranya :

  • Penerbitan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) yang berbasis dari database PPDI
  • Penegasan Peraturan tentang Pemberhentian Perangkat Desa
  • Penggunaan seragam khusus perangkat desa
  • Penggajian Staf Desa setara dengan Perangkat Desa

Dalam sambutan pada agenda tersebut Dirjend Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri  Nata Irawan  menyampaikan amanat dari Menteri Dalam Negeri  perihal penggunaan Dana BLT DD “Jangan main-main dengan BLT-DD karena kami akan menindak langsung bagi desa-desa yang menyalahgunakan BLT-DD tersebut tanpa mekanisme yang benar dan tidak tepat sasaran”.

Dirjend Bina Pemerintah Desa juga menyampaikan bahwa DD tahun 2021 PPDI diminta untuk menunggu perintah dari Pemerintah Pusat, semata-mata karena adanya perubahan skala prioritas itu dikarenakan karena adanya pandemi Covid-19. Sekjend kemendagri Muhammad Khudori menambahkan Pemerintah Pusat meminta kepada PPDI untuk ikut mensosialisasikan Surat Edaran Kemendagri tentang mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Permendagri No 67/2017).

Karena keterbatasan tangan dari kemendagri agar pesan dari Kemendagri maupun SE Kemendagri  soal Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa ini agar seluruh Perangkat Desa beserta Kabupaten/Kota dan Camat ikut mensosialisasikan aturan tersebut. Mudah-mudahan di Perubahan UU Nomor 6 tahun 2015 tentang Desa akan dilakukan tahun 2021 bisa memasukan hal-hal tersebut.

Selain itu Dirjend juga meminta kepada PPDI agar berperan aktif menyampaikan issue-issue permasalahan yang ada didaerah yang nantinya bisa dikaji dan bisajadi dimasukan kedalam perubahan UU Desa kedepan. Muhammad Khudori juga menyampaikan rencana akan diadakan pelatihan atau sekolah khusus perangkat desa sama halnya pendidikan pemerintahan seperti STPDN. Dan sekarang ini sedang digodog Peraturan tentang Perangkat Desa agar bisa professional dan maksimal dalam menjalankan tupoksinya.

Pesan dari Tito Karnavian Menteri dalam Negeri ini, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi PPDI kedepan dan sebagai satu pembuktian bahwa PPDI layak menjadi satu-satunya organisasi profesi dan rumah besar bagi perangkat desa diseluruh penjuru negeri.

Silahkan lihat video audensi PPDI sebagaimana diatas sampai selesai agar tidak salah tafsir.

business
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

message Komentar Terkini

  • person Hernita Hapsari

    date_range 29 Juni 2022 03:40:29

    Website desanya bagus Bapak, saya tertarik untuk menerapkannya [...]
  • person Efori Halawa

    date_range 26 Juni 2022 17:57:50

    Semoga cepat terwujud penerbitan NIPD, salah satu kenyamanan [...]
  • person sidobatik

    date_range 03 Maret 2022 08:44:22

    Mantap informasi yang diberikan di portal ini. Semoga [...]
  • person Admin

    date_range 02 Maret 2022 00:34:44

    Terimakasih Bung Syafrianto dari Desa Cigelam, Purwakarta, [...]
  • person Syafri

    date_range 24 Februari 2022 20:53:04

    SERED makin mantaaaab .... dari mulai bloger menjadi [...]
  • person Rosa Amelia

    date_range 01 Februari 2022 15:50:21

    Wah sungguh mengharukan sekali apa yang dilakukan oleh [...]
  • person Neken

    date_range 10 November 2021 11:15:22

    Bos gimana cara membuat batas wilayah/Desa yang akurat [...]
  • person M.Alfaridzi fathir faidi

    date_range 11 Oktober 2021 07:58:29

    Saya mau mengetahui nipd di smp 26 bandar lampung kelas 9c [...]
  • person Ewaldus De Rosari Bansele

    date_range 13 September 2021 20:07:03

    Diharapakan segera diterapkan di setiap wilayah NKRI [...]
  • person Maswan

    date_range 31 Agustus 2021 18:22:48

    Semoga ini bisa terwujud [...]
Alamat : Jl. Ponpes As-adiyah Km1
Desa : Sered
Kecamatan : Madukara
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53482
Kd.Wil Adm. : 33.04.08.2010
Telepon : 085292328254
Email : pemdessered@gmail.com

assessment Statistik Desa

folder Arsip Artikel