rss_feed

Desa Sered

Jl. Ponpes As-adiyah Km.1
Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 53482

mail_outline pemdessered@gmail.com

Kepada warga masyarakat Desa Sered saat ini dapat menonton/melihat video-video kegiatan desa pada Youtube Desa, dengan meng-KLIK tombol MEDIA ONLINE DESA dibawah tombol Live Data Status Covid-19.
ODP 0 Orang
PDP 0 Orang
Positif 0 Orang
ODR 0 Orang
Kasus Positif Orang
Total Sembuh Orang
Total Meninggal Orang
Positif

Kumulatif Orang

Total Sembuh Orang
Total Meninggal Orang
fingerprint
Kemendagri Surati Bupati/Walikota, NIPD Bakal Segera Terwujud Tahun Ini

date_range 05 Feb 2020 13:16:15 person Parso

SeredNews - Respon positif Kementerian Dalam Negeri terkait maraknya pemberhentian perangkat desa secara sepihak tanpa melalui prosedur yang berlaku di beberapa wilayah seperti  pulau jawa, sumatera, lampung dan sebagainya sebagaimana disampaikan Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PP-PPDI) pada Jumat (10/1) lalu mendapat respon cepat oleh Kemendagri.

 

Kementerian Dalam Negeri telah berkirim surat kepada Bupati/Walikota se-Indonesia tentang Pengelolaan Data Kepala Desa, Perangkat Desa dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa dengan Nomor 141/978/SJ tertanggal 3 Pebruari 2020.

 

Sebagaimana dijelaskan pada point  2 dan point 3 surat Kemendagri tersebut bahwa Pemerintah Desa merupakan lembaga pemerintah, dalam kedudukannya yang setrategis sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 5 ayat (3) bahwa masa kerja Perangkat Desa sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terus-menerus untuk mendorong terwujudnya Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai birokrat profesional.

 

Baca juga : Perjuangkan Nasib Perangkat Desa Yang Dipecat, PPDI Siap Datangi Kemendagri 15 Hari Kedepan

 

Sebagai langkah awal delam meningkatkan pembinaan dan pengawasan Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa adalah melaksanakan pendataan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta jadwal Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan dilanjutkan dengan fasilitasi program pemberian Nomor Induk Kepala Desa dan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD).

 

Baca juga : Kemendagri Siapkan Aturan NIPD Bagi Perangkat Desa

 

Pada point 4 surat Kemendagri tersebut, meminta kepada Bupati/Walikota untuk melakukan pendataan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan menyampaikannya kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Dirjen Bina Pemerintahan Desa dalam bentuk hard copy dan soft copy paling lambat pada tanggal 30 Juni 2020.

 

Itu berarti dalam waktu dekat ini Pemerintah Desa bakal dimintai data Kepala Desa dan Perangkat Desa oleh Pemerintah kecamatan atau Kabupaten untuk pembuatan Nomor Induk Perangkat Desa oleh Kemendagri.

business
Komentar

Pada artikel ini

  • person
    Admin Web

    05 Juni 2020 23:27:14

    @Purnama, pendataan perangkat desa dan kepala desa terkait pembuatan NIPD dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dispermades setempat. Apabila desa bapak sudah dimintai data oleh pemkab (dispermades dan/atau kecamatan) dan telah mengisi form nya. tinggal tunggu saja setelah NIPD diproses oleh Kemendagri maka akan dikirimkan ke pemkab dan diteruskan ke desa. Sementara belum ada sistem untuk cek NIPD terdaftar.
  • person
    Purnama

    05 Juni 2020 16:01:45

    Bagaimana cara mengetahui data kita sudah terdaftar atau belum terdaftar
  • person
    Parso (Admin)

    13 Februari 2020 02:16:18

    Sdr Deka Susnita | deka.susnita@gmail.com - Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa, Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (PD) dibuka untuk umum bagi WNI yang berdomisili di Desa di Wilayah NKRI. Sehingga warga indonesia yang tinggal di Desa (bukan kota/kelurahan) berhak ikut berpartisipasi. masalah ada Pemerintah Desa yang hanya mewajibkan warga desanya saja yang mendaftar itu kemungkinan diatur dengan Perda/Perbup.
  • person
    Deka susnita

    12 Februari 2020 12:12:10

    Kenapa PD tidak buka tes secara umum seperti CPNS, ? Krn PD yg telah ditunjuk msh banyak yg blm menguasai IT, jd kalau di buka tes secara umum akan tetapi warga desa tersebut lah yg boleh mendaftar, akan lebih mudah dlm memilih anggota PD yang pintar dan handal.
  • person
    Wiwin Aryanto

    05 Februari 2020 23:05:41

    Ikut gabung
  • person
    Idrus Saputra

    05 Februari 2020 22:31:32

    Ini justru sebuah kemunduran, kalau gini lebih baik jadi kepala urusan karena jabatannya seumur hidup sampe mati, sementara kepala desa hanya 6 tahun. Harus di inggat kepala desa itu jabatan politik, namun hal yang tak bisa di tawar tawar kepala desa, tugas memimpin dan membangun desanya agar maju. Kalo niatnya hanya cari duit pastinya Sel telah menanti dan itu sudah banyak bukti..jadi beri kewenagan pada kepala desa untuk mengatur PD bukan justru PD seumur hidup..
  • person
    Supratman

    05 Februari 2020 22:03:21

    Kewenangan Kades dlm pengankatan & pemberhentian Perangkat Desa (PD) bersifat SEMU & bhkan palsu. Pasal yg mengaturnya abstrak ... Pengankatan PD melalui ujian tdk serta merta trpilihnya PD yg mampu menjawab kebutuhan & problematika desa. Knp Kades terpilih ada yg memberhentikan tmp melalui prosedur, tak lain & tak bukan krn kebanyakan tak ngerti tugas, fungsi & kewenganganya. Kades yg masa jabatanya hny 6 thn sangat berlepentingan agar visi & misi nya bisa sgr terwujud & ini diperlukan PD yg capabel berintegritas. Kalo ada yg cukup mumpuni bisa dihitung dgn jari. Maka tak salah bila Prof. Hanif mengatskan kerja PD hny penarik Pajak, buat Suket & mrnjalankan tugas pemerintah. Ditambah lagi PD tak jarang berperan sbg Wacthdog kadess pada hal fungsi utamanya adalah sbg pembatu Kades.
  • person
    Adien

    05 Februari 2020 16:22:51

    Kabupaten Tasikmalaya sudah (y) Ayo Perangkat Desa Kompak
  • person
    Irwan

    05 Februari 2020 16:06:28

    Sangat setuju dgn program NIPD, agar pemilihan kades kedepanx tdk LG ada unsur pemecatan sepihak oleh kades yg terpilih, SPT kejadian yg baru terjadi di desa kami
  • person
    Obed

    05 Februari 2020 15:27:38

    karna kepentingan dengan seenaknya perangkat desa di berhentikan.
  • person
    M. Sidan

    05 Februari 2020 14:32:10

    Kenapa BPD tidak sedikitpun di bicarakan di pusat, pada hal tugas dan foksi BPD di Desa sangatlah berat. Mohon kepada pihak Kemendagri untuk memfasilitasi BPD seperti perangkat desa....
  • person
    LUKAS M JAW

    05 Februari 2020 13:48:59

    Apakah pendataan kepala desa dan perangkat desa yang lanjutkan dgn pendataan no insuk perangkat desa berhubungan dgn masa tua para kades dan perangkat desa..kalau seandainya hal itu terjadi betapa berbahagianya kepala desa dan perangkat deda
business
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

  [Ganti]  

Radio SB 104.4 FM

Create Player By. Parso | *support di firefox browser

Sinergitas Program


account_circle Aparatur Desa Sered

Back Next

assessment Statistik Pengunjung Website

Sedang online: 2
Hari ini:117
Kemarin:824
Total Pengunjung:14,406
Sistem Operasi:Unknown
IP Address:3.235.105.97
Browser:Unknown

message Komentar Terkini

  • person Abd. Sidik

    date_range 23 Agustus 2019 10:29:35

    Harapan saya semoga daerah kalimantan selatan juga...baca selengkapnya
  • person Tego saputra

    date_range 09 Februari 2019 22:44:29

    Saya ingin kuliah Tapi saya tidak punya biaya...baca selengkapnya
  • person Linusman laia

    date_range 23 Agustus 2019 10:29:35

    Harapan kami sebagai perangkat desa supaya dinias ...baca selengkapnya
  • person Admin Web

    date_range 05 Februari 2020 13:16:15

    @Purnama, pendataan perangkat desa dan kepala desa...baca selengkapnya
  • person Purnama

    date_range 05 Februari 2020 13:16:15

    Bagaimana cara mengetahui data kita sudah terdafta...baca selengkapnya
  • person Agung Wibowo

    date_range 07 April 2020 00:56:14

    Maaf pak, saya dari Desa Bojonggede, Trenggalek te...baca selengkapnya
  • person RIZA HARYANTO

    date_range 11 Januari 2020 01:51:37

    Sangat setuju...baca selengkapnya
  • person Rahma

    date_range 26 September 2019 01:13:42

    Sangat setuju Dengn adanya NIPD tersebut,apalagi k...baca selengkapnya
  • person Parso

    date_range 15 November 2018 01:40:51

    Mas Abdul Kadir, silahkan... monggo...baca selengkapnya
  • person Abdul Kadir

    date_range 15 November 2018 01:40:51

    Izin Share mas Parso, ...baca selengkapnya

contacts Info Media Sosial

map Wilayah Desa

Alamat : Jl. Ponpes As-adiyah Km.1
Desa : Sered
Kecamatan : Madukara
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53482
Telepon :
Email : pemdessered@gmail.com

assessment Statistik Desa

SID Desa-Jateng

Puskominfo PPDI

insert_photo Galeri Foto

Galeri Video

LINK Referensi

folder Arsip Artikel


SID-Sered.apk

  • ROKHADI

    Kepala Desa

  • YUGO BUDI SAPUTRO

    Sekretaris Desa

  • PARSO

    Kaur Keuangan

  • MISTAM

    Kaur Perencanaan

  • ARIF BUDIAWAN

    Kaur Tata Usaha dan Umum

  • ALIMAN

    Kasi Pemerintahan

  • FINA ARSITA LIA SUSANTI

    Kasi Kesejahteraan

  • JAMAN

    Kasi Pelayanan

  • SUYITNO

    Kepala Dusun I

  • HARYANTO AL NARTO

    Kepala Dusun II (Ciledok)

settings Pengaturan Layar

fingerprint

117 views

Pengunjung Hari Ini

14.2 %
Kemarin 824 views

router IP Address : 3.235.105.97

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • print Layanan Mandiri
    Permohonan Surat, Cetak KK, dll

  • room Lokasi
    Kantor Desa Sered

insert_chart
APBDes Semester 1 2020 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 713,628,066 | Rp. 1,638,200,000
43.56 %
BELANJA
Rp. 335,176,103 | Rp. 1,754,649,652
19.1 %
PEMBIAYAAN
Rp. 136,449,652 | Rp. 156,449,652
87.22 %
insert_chart
APBDes Semester 1 2020 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 0 | Rp. 25,800,000
0 %
Dana Desa
Rp. 480,794,950 | Rp. 866,313,000
55.5 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 228,842,600 | Rp. 291,087,000
78.62 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0 | Rp. 455,000,000
0 %
Bunga Bank
Rp. 3,990,516 | Rp. 0
100 %
insert_chart
APBDes Semester 1 2020 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 171,250,103 | Rp. 434,376,652
39.42 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 0 | Rp. 985,559,500
0 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 0 | Rp. 12,200,000
0 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 0 | Rp. 103,387,500
0 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 163,926,000 | Rp. 219,126,000
74.81 %