rss_feed

Desa Sered

Jl. Ponpes As-adiyah Km.1
Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 53482

mail_outline pemdessered@gmail.com

Kepada warga masyarakat Desa Sered saat ini dapat menonton/melihat video-video kegiatan desa pada Youtube Desa, dengan meng-KLIK tombol MEDIA ONLINE DESA dibawah tombol Live Data Status Covid-19.
ODP 0 Orang
PDP 0 Orang
Positif 0 Orang
ODR 0 Orang
Kasus Positif Orang
Total Sembuh Orang
Total Meninggal Orang
Positif

Kumulatif Orang

Total Sembuh Orang
Total Meninggal Orang
fingerprint
Dukcapil Kemendagri Beri Akses Data Penduduk ke Swasta, Ini Aturannya

date_range 30 Okt 2019 15:41:31 person Parso

Dilansir dari laman  News Detik.Com Jakarta - Ombudsman mengkritik pemerintah yang mengizinkan swasta untuk mengakses data pribadi kependudukan. Pemerintah menyatakan ini sudah sesuai peraturan.

"Dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan sudah diatur tentang perlindungan data rahasia pribadi ini. Bagi yang melanggar, ada sanksi pidana dan denda," kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakhrullah, kepada wartawan, Senin (22/7/2019).

Nama resmi program ini adalah Pemanfaatan Data Kependudukan Terintegrasi Secara Online untuk mewujudkan Single Identity Number, disebut dengan program 'Si Juwita'. Lewat 'Si Juwita', Dukcapil memberikan hak akses ke lembaga pemerintah dan swasta untuk mendapatkan data kependudukan. Lembaga perusahaan itu bisa swasta, bisa pula perusahaan pelat merah, mulai dari bank hingga perusahaan jasa.

"Daripada perusahaan harus meminta KTP dan KK (Kartu Keluarga) calon nasabah (konsumen), lebih baik akses data (dengan izin yang sudah diberikan oleh pemerintah). Semua jadi mudah dan akurat, " kata Zudan.

Aturan perundang-undangan yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Mendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Berikut adalah aturannya:

UU No 24 Tahun 2013 tentang Adminduk

Pasal 79

  1. Data Perseorangan dan Dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara;
  2. Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana serta pengguna;
  3. Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya;
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 79A
Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

Pasal 84
(1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
a. Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
b. sidik jari;
c. iris mata;
d. tanda tangan; dan
e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang

Pasal 86
(1) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Pribadi kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana
(1a) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri

Pasal 95A
Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

96a
Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).


Permendagri No 61 Tahun 2015

Bab III
Tata Cara Pemberian Hak Akses

Pasal 7
(1) Menteri Dalam Negeri memberikan izin hak akses data kependudukan kepada petugas Provinsi dan petugas instansi pelaksana serta pengguna.
(2) Pemberian izin hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada:
a. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil perihal hak akses kepada petugas di lingkup Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan lembaga pengguna di tingkat pusat;
b. Gubernur perihal hak akses kepada petugas pada Penyelenggara Provinsi dan lembaga pengguna di tingkat provinsi; dan
c. Bupati/walikota perihal hak akses kepada petugas pada Instansi Pelaksana kabupaten/kota dan lembaga pengguna tingkat kabupaten/kota.

Di mana landasan hukum pemberian hak akses data kependudukan untuk swasta? Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan menyatakan pihak 'pengguna' yang disebut dalam Permendagri UU Nomor 24 Tahun 2013 dan Permendagri No 61 Tahun 2015 meliputi juga pihak swasta.

"Ada istilah lembaga pengguna, baik swasta maupun pemerintah dan berbadan hukum Indonesia," kata Zudan.

Dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 8 dicantumkan, "Pengguna data adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan/atau badan hukum Indonesia yang memerlukan informasi data kependudukan sesuai dengan bidangnya."

Pengertian tentang 'hak akses' ada pada ayat 9, bunyinya, "Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan."

 
 
business
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

  [Ganti]  

Radio SB 104.4 FM

Create Player By. Parso | *support di firefox browser

Sinergitas Program


account_circle Aparatur Desa Sered

Back Next

assessment Statistik Pengunjung Website

Sedang online: 2
Hari ini:722
Kemarin:917
Total Pengunjung:15,928
Sistem Operasi:Unknown
IP Address:3.235.137.159
Browser:Unknown

message Komentar Terkini

  • person Abd. Sidik

    date_range 23 Agustus 2019 10:29:35

    Harapan saya semoga daerah kalimantan selatan juga...baca selengkapnya
  • person Tego saputra

    date_range 09 Februari 2019 22:44:29

    Saya ingin kuliah Tapi saya tidak punya biaya...baca selengkapnya
  • person Linusman laia

    date_range 23 Agustus 2019 10:29:35

    Harapan kami sebagai perangkat desa supaya dinias ...baca selengkapnya
  • person Admin Web

    date_range 05 Februari 2020 13:16:15

    @Purnama, pendataan perangkat desa dan kepala desa...baca selengkapnya
  • person Purnama

    date_range 05 Februari 2020 13:16:15

    Bagaimana cara mengetahui data kita sudah terdafta...baca selengkapnya
  • person Agung Wibowo

    date_range 07 April 2020 00:56:14

    Maaf pak, saya dari Desa Bojonggede, Trenggalek te...baca selengkapnya
  • person RIZA HARYANTO

    date_range 11 Januari 2020 01:51:37

    Sangat setuju...baca selengkapnya
  • person Rahma

    date_range 26 September 2019 01:13:42

    Sangat setuju Dengn adanya NIPD tersebut,apalagi k...baca selengkapnya
  • person Parso

    date_range 15 November 2018 01:40:51

    Mas Abdul Kadir, silahkan... monggo...baca selengkapnya
  • person Abdul Kadir

    date_range 15 November 2018 01:40:51

    Izin Share mas Parso, ...baca selengkapnya

contacts Info Media Sosial

map Wilayah Desa

Alamat : Jl. Ponpes As-adiyah Km.1
Desa : Sered
Kecamatan : Madukara
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53482
Telepon :
Email : pemdessered@gmail.com

assessment Statistik Desa

SID Desa-Jateng

Puskominfo PPDI

insert_photo Galeri Foto

Galeri Video

LINK Referensi

folder Arsip Artikel


SID-Sered.apk

  • Kepala Desa

  • Sekretaris Desa

  • Kaur Keuangan

  • Kaur Perencanaan

  • Kaur Tata Usaha dan Umum

  • Kasi Pemerintahan

  • Kasi Kesejahteraan

  • Kasi Pelayanan

  • Kepala Dusun I

  • Kepala Dusun II (Ciledok)

settings Pengaturan Layar

fingerprint

722 views

Pengunjung Hari Ini

78.74 %
Kemarin 917 views

router IP Address : 3.235.137.159

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • print Layanan Mandiri
    Permohonan Surat, Cetak KK, dll

  • room Lokasi
    Kantor Desa Sered

insert_chart
APBDes Semester 1 2020 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 713,628,066 | Rp. 1,638,200,000
43.56 %
BELANJA
Rp. 335,176,103 | Rp. 1,754,649,652
19.1 %
PEMBIAYAAN
Rp. 136,449,652 | Rp. 156,449,652
87.22 %
insert_chart
APBDes Semester 1 2020 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 0 | Rp. 25,800,000
0 %
Dana Desa
Rp. 480,794,950 | Rp. 866,313,000
55.5 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 228,842,600 | Rp. 291,087,000
78.62 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0 | Rp. 455,000,000
0 %
Bunga Bank
Rp. 3,990,516 | Rp. 0
100 %
insert_chart
APBDes Semester 1 2020 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 171,250,103 | Rp. 434,376,652
39.42 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 0 | Rp. 985,559,500
0 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 0 | Rp. 12,200,000
0 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 0 | Rp. 103,387,500
0 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 163,926,000 | Rp. 219,126,000
74.81 %